Logo Monitoring

Data Monitoring Divisi P3H

Sistem Monitoring Kinerja

Data Perancang

Jumlah Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada), Pengharmonisasian dan Fasilitasi Raperda/Raperkada

Data Perancang Tahun 2026

Pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapan konsepsi Raperda dan Raperkada kanwil Banten 2026

📊 Lihat Spreadsheet 2026

Grafik Jumlah Produk Hukum Perancang 2025

Provinsi Banten

Program Pembentukan

Propemperda : 10

Propemperkada : 65

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 3

Raperkada : 3

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 0

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 9

Raperkada : 11

Kota Tangerang

Program Pembentukan

Propemperda : 16

Propemperkada : 69

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 3

Raperkada : 11

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 1

Raperkada : 1

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 9

Raperkada : 49

Kota Tangerang Selatan

Program Pembentukan

Propemperda : 13

Propemperkada : 44

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 2

Raperkada : 1

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 2

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 9

Raperkada : 30

Kota Serang

Program Pembentukan

Propemperda : 29

Propemperkada : 41

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 2

Raperkada : 2

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 0

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 12

Raperkada : 16

Kota Cilegon

Program Pembentukan

Propemperda : 15

Propemperkada : 21

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 2

Raperkada : 1

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 0

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 3

Raperkada : 1

Kab. Serang

Program Pembentukan

Propemperda : 10

Propemperkada : 26

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 3

Raperkada : 1

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 0

Raperkada : 1

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 6

Raperkada : 6

Kab. Tangerang

Program Pembentukan

Propemperda : 15

Propemperkada : 117

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 2

Raperkada : 2

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 1

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 5

Raperkada : 3

Kab. Pandeglang

Program Pembentukan

Propemperda : 12

Propemperkada : 0

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 1

Raperkada : 1

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 2

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 5

Raperkada : 0

Kab. Lebak

Program Pembentukan

Propemperda : 24

Propemperkada : 61

Selesai Pengharmonisasian

Raperda : 3

Raperkada : 1

Permohonan Dikembalikan

Raperda : 4

Raperkada : 0

Dalam Proses

Raperda : 0

Raperkada : 0

Fasilitasi

Raperda : 3

Raperkada : 1

Data Penyuluh

Logo Si-Sinta

Si-Sinta

Sistem Informasi dan Integrasi Pos Bantuan Hukum

Kunjungi Aplikasi

Posbakum Statistic

Lihat grafik dan statistik sebaran Pos Bantuan Hukum

Lihat Statistik

Pos Bantuan Hukum

Jumlah Posbakum di Provinsi Banten

1.551

Total keseluruhan Posbakum

Rincian Posbakum

  • Kab. Lebak344
  • Kab. Pandeglang339
  • Kab. Serang326
  • Kab. Tangerang274
  • Kota Tangerang104
  • Kota Serang67
  • Kota Tangerang Selatan54
  • Kota Cilegon43

Dokumen Pos Bantuan Hukum

Akses berkas, laporan, dan data pendukung Posbakum

Grafik Sebaran Pos Bantuan Hukum

Pemberi Bantuan Hukum

Total: 29 Pemberi Bantuan Hukum

  1. PBH Forum Advokasi dan Pengacara Indonesia (PBH FAPI)
  2. LBH Lentera Putih Keadilan
  3. YLBH Bumi Ahkam Justitia (YLBH BAJ)
  4. LBH Hade Indonesia Raya Tangerang (LBH HIR)
  5. LBH Matahati
  6. YLBH Keadilan Banten
  7. Posbakumadin Jakarta Cabang Kota Tangerang Selatan
  8. LBH Andil Gerakan Keadilan (LBH Anggrek)
  9. LBH dan Keimigrasian Bina Persada
  10. Posbakum Mataguru Banten
  11. YLBH Punggawa Dharma Sakti (YLBH PDS)
  12. YLBH Advokasi Syari'ah Cabang Tigaraksa
  13. Yayasan Bantuan Hukum Sayap Bening
  14. Posbakumadin Kabupaten Tangerang
  15. LBH Patriot Pelopor Keadilan (LBH PPK)
  16. Yayasan Keadilan dan Kesetaraan Hukum (KKH)
  17. Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tangerang
  18. PAHAM Indonesia Cabang Banten
  19. Bankum Geradin Kabupaten Pandeglang
  20. PLBH Forum Pemerhati Pembangunan (FPP)
  21. PLBH Langit Biru
  22. LBH Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP)
  23. PBH Isbanri Sukaraharja Banten
  24. PBH Mufti Rahman Banten Indonesia
  25. PBH Tajusa Azhar
  26. PLBH Mandiri – Banten
  27. YLBH Pena Keadilan Nusantara
  28. Posbakumadin Serang
  29. PLBH Jatramada

Data BSK

Keanggotaan JDIH

Jumlah total anggota JDIH

20

  • • 9 Bagian Hukum Daerah
  • • 9 Sekretariat DPRD
  • • 2 Universitas

Daftar Keanggotaan JDIH

  1. Kepala Biro Hukum Provinsi Banten
  2. Kepala Bagian Hukum Kota Tangerang Selatan
  3. Kepala Bagian Hukum Kota Tangerang
  4. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Tangerang
  5. Kepala Bagian Hukum Kota Cilegon
  6. Kepala Bagian Hukum Kota Serang
  7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Serang
  8. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pandeglang
  9. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Lebak
  10. Sekretaris Dewan Provinsi Banten
  11. Sekretaris Dewan Kota Tangerang Selatan
  12. Sekretaris Dewan Kota Tangerang
  13. Sekretaris Dewan Kabupaten Tangerang
  14. Sekretaris Dewan Kota Cilegon
  15. Sekretaris Dewan Kota Serang
  16. Sekretaris Dewan Kabupaten Serang
  17. Sekretaris Dewan Kabupaten Pandeglang
  18. Sekretaris Dewan Kabupaten Lebak
  19. Universitas Pamulang Tangerang
  20. Universitas Terbuka Tangerang

Analisis & Evaluasi Perda

Perda terkait Swasembada Pangan

5

Peraturan Daerah telah dilakukan analisis dan evaluasi

Daftar Perda yang Dilakukan Analisis & Evaluasi

  1. Perda Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan
  2. Perda Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  3. Perda Kota Serang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  4. Perda Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
  5. Perda Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Bank Dokumen & Publikasi BSK (Google Drive)

Akses kumpulan dokumen, laporan, dan bahan pendukung kegiatan BSK yang tersimpan dalam Google Drive dan dikelola melalui Canva Site.

Buka Bank Dokumen BSK

INDEKS REFORMASI HUKUM (IRH) PADA PEMERINTAH DAERAH

No Instansi 2023 2024 2025
1 Pemprov Banten 97,64
AA / Istimewa
99,40
AA / Istimewa
99,64
AA / Istimewa
2 Kab. Lebak 96,01
AA / Istimewa
99,50
AA / Istimewa
98,82
AA / Istimewa
3 Kab. Pandeglang 54,67
CC / Cukup
86,98
A / Sangat Baik
87,64
A / Sangat Baik
4 Kab. Serang 69,97
B / Cukup Baik
97,56
AA / Istimewa
98,90
AA / Istimewa
5 Kab. Tangerang 86,73
A / Sangat Baik
98,62
AA / Istimewa
99,40
AA / Istimewa
6 Kota Cilegon 67,18
B / Cukup Baik
97,56
AA / Istimewa
98,60
AA / Istimewa
7 Kota Serang 56,43
CC / Cukup
98,74
AA / Istimewa
98,20
AA / Istimewa
8 Kota Tangerang 86,91
A / Sangat Baik
97,88
AA / Istimewa
100
AA / Istimewa
9 Kota Tangerang Selatan 76,09
BB / Baik
99,16
AA / Istimewa
97,36
AA / Istimewa

Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM)

Periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Maret 2025

Permasalahan Hukum Tertangkap

150

Total Pemberitaan

245

Cakupan Wilayah

8

Sebaran Permasalahan Hukum

  • Kota Tangerang 36
  • Kota Tangerang Selatan 28
  • Kota Serang 21
  • Kabupaten Tangerang 21
  • Kota Cilegon 16
  • Kabupaten Serang 10
  • Kabupaten Pandeglang 8
  • Kabupaten Lebak 4

SIPKUMHAM digunakan sebagai Bank Data untuk menginventarisasi berbagai permasalahan hukum dan HAM, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dan referensi dalam penyusunan kajian serta rekomendasi kebijakan.

Survey Manajemen Kementerian Hukum

Hasil Survei Indeks Integritas Internal Organisasi

Periode Survei

Januari – November

Rata-rata Indeks

98+

Predikat

Sangat Baik

No Bulan Jumlah Responden Indeks (100) Predikat
1 Januari 49 98.66 Sangat Baik
2 Februari 88 98.03 Sangat Baik
3 Maret 61 98.67 Sangat Baik
4 April 62 98.29 Sangat Baik
5 Mei 62 98.81 Sangat Baik
6 Juni 59 96.83 Sangat Baik
7 Juli 70 98.39 Sangat Baik
8 Agustus 55 97.47 Sangat Baik
9 September 65 98.11 Sangat Baik
10 Oktober 88 97.93 Sangat Baik
11 November 85 97.63 Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat & Survei Anti Korupsi

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP), dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)

Periode Survei

Januari – November

Nilai SKM / SPKP

≥ 95

Nilai SPAK

≥ 96

No Bulan Responden SKM / SPKP SPAK
1 Januari 53 97.79 97.24
2 Februari 61 97.37 97.51
3 Maret 46 97.07 97.39
4 April 34 96.54 97.18
5 Mei 56 97.08 98.39
6 Juni 39 97.23 97.38
7 Juli 61 98.34 98.18
8 Agustus 37 95.88 96.68
9 September 85 96.96 97.99
10 Oktober 36 95.80 96.42
11 November 48 96.04 96.19